Bimtek Penyusunan Peraturan Desa 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Upaya dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan pelayanan masyarakat, Pemerintahan Desa berhak membuat regulasi sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kampungnya. Produk Hukum Desa merupakan modal utama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di Desa serta juga sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Oleh karenanya dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Permerintahan Desa perlu dibentuk regulasi di Desa berupa Produk Hukum Desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Bimtek Peran Kecamatan dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Kelurahan – Desa dan kelurahan memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan sebagai bentuk otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan setempat. Namun, agar produk hukum tersebut sah secara hukum, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan kepentingan publik, maka diperlukan peran penting dari kecamatan sebagai pembina dan pengawas regulasi desa/kelurahan.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja - Penyegaran limu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan - Standorisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja - Meningkatkan kinerja
Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum : 01-00-00/635/XI/2018 Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek Penyusunan Peraturan Desa 2025/2026
