Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Melalui Penyusunan Produk Hukum Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Penerapan prinsip good governance diperlukan peraturan dari tingkat pusat sampai yang paling bawah yaitu desa. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Pemerintahan Desa berhak membuat regulasi sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Produk Hukum Desa merupakan modal utama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di Desa serta juga sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Oleh karenanya dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk regulasi di Desa berupa Produk Hukum Desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Dalam penyusunan peraturan desa harus didasarkan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas pemerintah daerah, karena sumber daya yang berkualitas akan mampu mendorong terbentuknya organisasi yang optimal serta memberikan langkah yang tepat dalam mengoptimalkan kegiatan kapasitas sumber daya aparatur desa, terutama memilih dan menunjuk tim pelaksana yang dapat bekerja secara konsisten dan amanah dengan tugas yang diberikan. Bimtek Desa adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman SDM Pemerintah Desa, baik Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD tentang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja - Penyegaran limu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan - Standorisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja - Meningkatkan kinerja
Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum : 01-00-00/635/XI/2018 Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Melalui Penyusunan Produk Hukum Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa 2025/2026
