Bimtek Bidang Keuangan

Bimtek Tata Cara Penatausahaan Keuangan Dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Di Instansi Pemerintah Daerah 2025/2026

Bimtek Tata Cara Penatausahaan Keuangan Dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Di Instansi Pemerintah Daerah 2025/2026

Bimtek Tata Cara Penatausahaan Keuangan Dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Di Instansi Pemerintah Daerah 2025/2026

  • Kepada Yth
  • Pemerintah Se Indonesia

Untuk mencapai Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance dan Clean Govenrnance. Untuk itu diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas PPK, PPTK, bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance dan Clean Govenrnance. Untuk itu diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas PPK, PPTK, bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD.

Bimtek Keuangan 2025, adalah Kegiatan Pelatihan Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Keuangan Secara Teknis dan Terorganisir dan Bertujuan Untuk Membantu Meningkatkan Kinerja Individu, Lembaga, Maupun Instansi Pemerintah Khususnya di Bidang Keuangan, dalam hal ini, Teknis Pengelolaan Keuangan Semakin Berkembang Pesat Oleh Karna Itu Kemampuan dan Kapasitas Pengelola Keuangan Perlu Terus di Tingkatkan Agar Senantiasa Dapat Memahami Aspek – Aspek Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan.

Tujuan Bimtek

  • Meningkatkan Kompetensi
    Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja.
  • Penyegaran Ilmu
    Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang, percepatan laman undang-undang, teknologi, atau kebijakan.
  • Standarisasi prosedur
    Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP sama di banyak zona atau unit kerja.
  • Meningkatkan kinerja

Para pemerintah daerah dan swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai opsi di atas untuk itu kami dari mitra manajemen daerah skt kemendagri ditjen polpum : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan pemerintah daerah swasta terkait untuk mengikuti Bimtek Tata Cara Penatausahaan Keuangan Dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Di Instansi Pemerintah Daerah 2025/2026




Posting Terkait