Bimtek Tata Cara Penatausahaan Keuangan Dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Di Instansi Pemerintah Daerah 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Pada saat ini pembangunan di Indonesia sedang giat-giatnya dilaksanakan, Pembangunan dilaksanakan guna mewujudkan tujuan bernegara yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut dapat tercapai jika sistem pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan mempunyai dampak secara langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance dan Clean Govenrnance. Untuk itu diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas PPK, PPTK, bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan PP No. 12 Tahun 2019 tersebut bertujuan menyempurnakan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. PP No. 12 Tahun 2019 mencakup pengaturan mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja. - Penyegaran limu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang, teknologi, atau kebijakan - Standorisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP sama di banyak zona atau unit kerja. - Meningkatkan kinerja
Para pemerintah daerah dan swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai opsi di atas untuk itu kami dari mitra manajemen daerah skt kemendagri ditjen polpum: 01-00-00/635/X1/2018 mengharapkan keikutsertaan pemerintah daerah swasta terkait untuk mengikuti Bimtek Tata Cara Penatausahaan Keuangan Dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Di Instansi Pemerintah Daerah 2025/2026
