1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti alat tulis kantor, suku cadang, amunisi, bahan pemeliharaan, obat-obatan dalam pelayanan kesehatan;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti barang setengah jadi atau bangunan dalam proses pengerjaan yang nantinya akan diserahkan/dijual kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, seperti: hewan, tanaman, ikan, barang jadi atau bangunan yang selesai dikerjakan untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat;
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak, cadangan beras, dan cadangan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

• DASAR HUKUM
  UU Nomor 17 Tahun 2003
  UU Nomor 1 Tahun 2004
  UU Nomor 23 Tahun 2014
  PP Nomor 27 tahun 2014
  PP Nomor 84 Tahun 2014
  Permendagri No. 19 Tahun 2016
• Permendagri 64 Tahun 2013

Pencatatan Akuntansi Persediaan

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM  : 01-00-00/635/XI/2018    mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait Pada Bimtek Manajemen Akuntansi Persediaan