Bimtek Bidang BLU/BLUD

Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan BLU Bagi Perguruan Tinggi Negeri 2025/2026

Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan BLU Bagi Perguruan Tinggi Negeri 2025/2026

Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan BLU Bagi Perguruan Tinggi Negeri 2025/2026

  • Kepada Yth
  • Pemerintah Se Indonesia

Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan BLU Bagi Perguruan Tinggi – Status BLU saat ini memang mengarah ke pengelolaan yang lebih fleksibel. Banyak Satker non-pendidikan yang bersedia ketika ditantang untuk menjadi BLU karena merasa pengelolaan keuangan akan menjadi tidak terlalu terikat birokrasi uang masuk harus ke negara baru kemudian diminta lewat KPPN. Kerumitan birokrasi semacam ini kadang jadi momok bagi pengelola keuangan sehingga ketika ada tawaran menjadi BLU, Satker langsung semangat ‘45 karena merasa punya kapasitas untuk menghasilkan pendapatan lebih.

Perguruan Tinggi Negeri diizinkan secara penuh untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel, dengan mengutamakan produktivifitas, efisiensi, dan efektivitas. Pola pengelolaan keuangan BLU dimaksudkan agar Perguruan Tinggi Negeri sebagai instansi pemerintah dapat meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan, dalam hal ini mahasiswa, masyarakat, dan para stake holder. Pola pengelolaan keuangan BLU dimaksudkan agar Perguruan Tinggi Negeri sebagai instansi pemerintah dapat meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan, dalam hal ini mahasiswa, masyarakat, dan para stake holder. Seluruh dana PNBP yang didapatkan dari mahasiswa, masyarakat, pemberdayaan fasilitas, dan sumber lainnya dapat dikelola secara langsung tanpa harus setor terlebih dahulu ke KPPN. Hubungan ke KPPN dalam bentuk laporan penerimaan dan pembelanjaan.

Tujuan Bimtek

  • Meningkatkan Kompetensi
    Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja
  • Penyegaran limu
    Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan
  • Standorisasi prosedur
    Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja
  • Meningkatkan kinerja

Para pemerintah daerah dan swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai opsi di atas untuk itu kami dari mitra manajemen daerah skt kemendagri ditjen polpum: 01-00-00/635/X1/2018 mengharapkan keikutsertaan pemerintah daerah swasta terkait untuk mengikuti Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan BLU Bagi Perguruan Tinggi Negeri 2025/2026




Posting Terkait