Bimtek Bidang Kepegawaian

Bimtek Kepegawaian .Daftar Materi 2021

  • Ditulis oleh author-avatar
15 Feb
  1. Implementasi PERMENPAN RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara ( MTASN ) Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Menuju Distem Merit.
  2. Implementasi PP.No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS/ASN.
  3. Bimtek Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2020.
  4. Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020.
  5. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
  6. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( Penggati PP 46 Tahun 2011 ).
  7. Sosialisasi Dan Implementasi PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua OPD Propinsi Kab/Kota.
  8. Pedoman Penggajian PNS Sesuai PERPRES No.16 Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2019.
  9. Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016.
  10. Bimtek Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  11. Sosialisasi Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji PNS;
  12. Sosialisasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS ;
  13. Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda
  14. Rekuitmen CPNS, Beserta Pengembangan Kompetensi PNS
  15. Penyusunan Evaluasi Jabatan Dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT Dan SKM PNS Dilingkungan Pemerintah Daerah.
  16. Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Regulasi, Peraturan Terbaru bagi Bendahara dan Bagian Kepegawaian di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  17. Sosialisasi dan implementasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  18. Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Bagi Pemerintah Daerah
  19. Manajemen Konflik dan Krisis ( Conflict and Crisis Management ) bagi Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah
  20. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
  21. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/ PNS.
  22. Manajemen Intelijen Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Daerah & Bimtek Intelijen Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan dan Objek Vital.
  23. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS
  24. Bimbingan Teknis Pembentukan Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota se Indonesia Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara guna membentuk Pemerintahan Kelas Dunia;
  25. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011.
  26. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Dan Analisis Beban Kerja (ABK), Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Serta Implementasi Permenpan Nomor 41 Tahun 2018
  27. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Yang Berlaku Mulai 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  28. Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  29. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Pelaksana Serta Pejabat Fungsional.
  30. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Aparatur Sipil Negara.
  31. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara.
  32. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  33. Tata Cara Penyusunan, Perhitungan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS
  34. Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja PNS.
  35. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru.
  36. Pengangkatan dan Hak Serta Kewajiban Analis Kepegawaian
  37. Tata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial PNS.
  38. Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Daerah.
  39. Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Tewas Bagi PNS.
  40. Bimtek / Diklat Impementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU RI No. 5 Tahun 2014.
  41. Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap.
  42. Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi PNS.
  43. Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit Pelayanan.
  44. Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  45. Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Umum.
  46. Tata Cara Perumusan Dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  47. Tata Cara Melakukan Study Banding Pekerjaan Didalam Atau Diluar Negeri Bagi SKPD didaerah.
  48. Tata Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan Dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
  49. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun PNS.
  50. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan Didaerah.
  51. Tata Cara Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNS Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017.
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  53. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.
  54. Bimtek Manajemen Talenta ASN Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020.
  55. Tata Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan dan Promosi Jabatan Bagi PNS sesuai dengan PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017.
  56. Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
  57. Tata Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana Pada SKPD Di Daerah.
  58. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA.
  59. Etika dan Disiplin PNS.
  60. Strategi Terpadu Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNS
  61. Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan.
  62. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  63. Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi Birokrasi.
  64. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.
  65. Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Menpan atau PERMENPAN RB No.29 Tahun 2020.
  66. Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait SKP.
  67. Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Di Lingkungan Instansi Pemerintah
  68. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Stadar Pelayanan Publik.
  69. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  70. Tata Cara Mutasi pegawai Daerah.
  71. Bimtek / Diklat Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Efektif dan Efisien Sesuai Dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017.
  72. Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN.
  73. Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah.
  74. Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik.
  75. Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  76. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit.
  77. Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemetaan Jabatan.
  78. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  79. Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.
  80. Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Guru.
  81. Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Tenaga Medis.
  82. Tata Cara Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
  83. Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ).
  84. Pelatihan Penggunaan Aplikasi “SIPAMAN” Pelaporan Berkala Pemenuhan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berbasis Online.
  85. Penyusunan Analisis Beban Kerja ( ABK ).
  86. Pengembangan Budaya PNS.
  87. Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  88. Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun 2014.
  89. Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Permenpan Dan RB Nomir 1 Tahun 2020.
  90. Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan SKT dan SKM PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota/ Se Indonesia.
  91. Pengukuran Indeks  Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
  92. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi CPNS Dan PNS Berdasarkan Pp 53 Tahun 2010.

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM  : 01-00-00/635/XI/2018  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Kepegawaian .Daftar Materi 2021




Tag:
, , ,
Lebih Baru Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden ( PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kembali ke daftar
Lebih Tua Info Pelatihan Undang Undang Cipta Kerja ( UUCK) Klaster Ketenagakerjaan