Bimtek Dan Sosialisasi Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Bimtek Dan Sosialisasi Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada tahun 2023, Indonesia menghadirkan sebuah tonggak sejarah baru dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan diterbitkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, dan akuntabilitas melalui reformasi ASN yang komprehensif. Dalam rangka mendukung implementasi undang-undang tersebut, Bimbingan Teknis (Bimtek) menjadi langkah kunci untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan yang efektif oleh seluruh stakeholder terkait.
Undang-Undang No 20 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kokoh untuk transformasi ASN. Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah perubahan paradigma penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan ASN. Dengan menitikberatkan pada prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan profesionalisme, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang lebih responsif terhadap tuntutan zaman dan lebih mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Undang-Undang ini menjadi instrumen hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem kepegawaian, hak, kewajiban, serta tata kelola ASN di semua lapisan pemerintahan. Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2023 memerlukan pemahaman mendalam dan pembaruan pengetahuan bagi semua pihak yang terlibat dalam manajemen kepegawaian, mulai dari pimpinan hingga ASN di tingkat operasional.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.
.
Tujuan Bimtek.
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja. - Penyegaran Ilmu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang, percepatan laman undang-undang, teknologi, atau kebijakan. - Standarisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP sama di banyak zona atau unit kerja. - Meningkatkan kinerja
Para pemerintah daerah dan swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai opsi di atas untuk itu kami dari mitra manajemen daerah skt kemendagri ditjen polpum : 01-00-00/635/xi/2018 mengharapkan keikutsertaan pemerintah daerah swasta terkait untuk mengikuti Bimtek Dan Sosialisasi Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 2025/2026
