Bimtek Sosialisasi SE PUPR Nomor 14 Tahun 2018 Tentang SDP Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019
Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Di Tempat
Dengan Hormat
Dengan telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka mendukung terlaksananya pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi untuk Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan pemberlakuan standar dokumen pemilihan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pengadaan pekerjaan konstruksi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi jasa konsultansi konstruksi dan tender pekerjaan konstruksi.
- Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya untuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam penyelenggaraan pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pengadaan pekerjaan konstruksi untuk Tahun Anggaran 2019;
- Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya proses pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pengadaan pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak awal tahun 2019.
Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi:
- Ketentuan Penetapan Metode Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019;
- Ketentuan Jadwal Tahapan Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019;
- Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2019.
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Sosialisasi SE PUPR Nomor 14 Tahun 2018 Tentang SDP Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019
