Bimtek Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Negara 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Pengelolaan BMN/D melibatkan serangkaian proses yang kompleks, termasuk inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Kesalahan dalam pengelolaan BMN/D dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan dan merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, para pengelola perlu memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi, prosedur, dan teknik terkait.
Efektivitas dan efisiensi Pengelolaan dan Manajemen aset/barang milik daerah menjadi sesuatu yang tak terhindarkan dan mutlak harus dilaksanakan oleh setiap OPD/SKPD tanpa terkecuali, karena ini sangat berpengaruh pada Penilaian/Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah terbaru telah ditetapkan yaitu PP No. 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengubah PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja - Penyegaran limu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan - Standorisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja - Meningkatkan kinerja
Para pemerintah daerah dan swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai opsi di atas untuk itu kami dari mitra manajemen daerah skt kemendagri ditjen polpum: 01-00-00/635/X1/2018 mengharapkan keikutsertaan pemerintah daerah swasta terkait untuk mengikuti Bimtek Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah/Negara 2025/2026
