Bimtek Pedoman Pengelolaan Pemanfaatan Inventarisasi Dan Sensus Barang Daerah 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Sistem Manajemen Aset Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah mengalami banyak perubahan. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai sumber dana/pendapatan/penghasilan asli daerah untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Maka dari itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola dengan benar, mernadai dan bijaksana atas aset yang ada.
Pemerintah daerah memiliki beragam barang milik daerah, mulai dari aset tanah dan bangunan hingga fasilitas dan peralatan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan agar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan layanan yang lebih baik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan juga tergantung pada kemampuan mengelola barang milik daerah dengan baik.
Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah tersebut mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah yang bersangkutan. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian yang akan sangat bermanfaat bagi para personil yang bertanggung jawab di pemerintah daerah.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja - Penyegaran limu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan - Standorisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja - Meningkatkan kinerja
Para pemerintah daerah dan swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai opsi di atas untuk itu kami dari mitra manajemen daerah skt kemendagri ditjen polpum : 01-00-00/635/xi/2018 mengharapkan keikutsertaan pemerintah daerah swasta terkait untuk mengikuti Bimtek Pedoman Pengelolaan Pemanfaatan Inventarisasi Dan Sensus Barang Daerah 2025/2026
