Bimtek Keuangan Daerah ” Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi PA, PPTK, PPK Dan Bendahara OPD Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penatausahaan Pertangungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepada Yth,
Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Di Tempat

Perkembangan teknologi informasi memberikan tantangan tersendiri pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, maka upaya pengembangan dan penguasaan teknologi informasi yang didasarkan pada kebutuhan sendiri haruslah mendapat perhatian maupun prioritas yang utama untuk dapat menjadi masyarakat yang lebih maju.Dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Software Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah seperangkat aplikasi komputer yang digunakan untuk membantu proses administrasi data keuangan pemerintah daerah.

Bimtek Keuangan Daerah ” Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi PA, PPTK, PPK Dan Bendahara OPD Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penatausahaan Pertangungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah terdiri dari beberapa modul yang merupakan satu kesatuan. Modul-modul aplikasi yang ada pada SIKD adalah sebagai berikut:

Modul Penganggaran

1. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
2. Penyusunan APBD

Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

1. Penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD
2. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
3. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang terdiri dari SPP-GU, SPP-TU, SPP-UP, SPP-LS
4. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Modul Akuntansi dan Pelaporan

1. Akuntansi SKPD
2. Laporan Keuangan SKPD
3. Laporan Bendahara (BKU, Buku Panjar, Buku Pajak, PFK, SPJ dll)
:: Fitur lengkap Modul Akuntansi dan Pelaporan dapat di lihat pada halaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Modul Perubahan APBD

1. Penyusunan RKA P-SKPD untuk perubahan APBD
2. Penyusunan Rancangan DPPA-SKPD

Fitur Unggulan

1. Output laporan dapat dikonversi ke format DOC, XLS, PDF, JPG maupun HTML
2. Dapat bekerja pada mode jaringan (online) dan standalone (offline)
3. Sinkronisasi data secara online dan offline (menggunakan flashdisk)
4. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Eksekutif Daerah
5. Tidak memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi

Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM  : 01-00-00/635/XI/2018    mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota, Sekretariat Daerah) serta SKPD terkait Pada Bimtek ini Bimtek Keuangan Daerah ” Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi PA, PPTK, PPK Dan Bendahara OPD Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penatausahaan Pertangungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah