Bimtek Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional PP No 1 Tahun 2024

Dengan Hormat

PP No 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penyelenggaraan: a) sinergi kebijakan fiskal nasional; b) Pembiayaan Utang Daerah; c) Dana Abadi Daerah; dan d) Sinergi Pendanaan.

Tujuan Kebijakan Fiskal 

1. Mendorong laju investasi baik di sektor negara atau swasta.
2. Mendorong kesempatan kerja melalui dana negara yang dikeluarkan untuk insentif pada perusahaan.
3. Mendorong stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan global melalui langkah pengaturan pajak ekspor dan impor.
4. Mendorong investasi yang optimal secara sosial sehingga mampu memacu laju pembentukan modal.
5. Mendorong terjadinya distribusi pendapatan nasional sehingga pembangunan ekonomi di suatu negara dapat merata

Para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi Di Atas untuk itu kami dari MITRA MANAJEMEN DAERAH SKT KEMENDAGRI DITJEN POLPUM  : 01-00-00/635/XI/2018  mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait untuk mengikuti Bimtek Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional PP No 1 Tahun 2024