Bimtek teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan data 2025/2026
- Kepada Yth
- pemerintah Se Indonesia
teknologi blockchain bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, manfaat, dan implementasi blockchain dalam konteks transparansi dan keamanan data. Bimtek ini akan membahas bagaimana blockchain dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam berbagai sektor, seperti keuangan, rantai pasokan, dan kesehatan, melalui desentralisasi, transparansi, dan imutabilitas data. Dan juga sifat blockchain yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah meningkatkan integritas data. Setiap transaksi atau bagian data yang ditambahkan ke blockchain diberi cap waktu dan ditautkan ke transaksi atau bagian data sebelumnya, sehingga menciptakan rantai catatan yang transparan dan dapat diverifikasi. Hal ini mencegah pelanggaran data dan akses yang tidak sah. Blockchain juga menggunakan teknik kriptografi, yang menambahkan lapisan keamanan lain dengan memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kunci kriptografi yang tepat.
Blockchain dikenal karena kemampuannya meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data. Dalam sistem tradisional, data disimpan dalam satu server terpusat yang bisa menjadi target serangan hacker. Namun, dengan blockchain, data tidak hanya disimpan di satu tempat, tetapi didistribusikan ke banyak jaringan, yang membuatnya jauh lebih sulit untuk dimanipulasi. Inilah yang membuat blockchain begitu revolusioner dalam hal keamanan dan transparansi.
Selain itu, setiap transaksi atau data yang disimpan di blockchain diverifikasi oleh jaringan pengguna, yang artinya tidak ada satu entitas tunggal yang memiliki kontrol penuh atas informasi tersebut. Dengan begitu, blockchain memberikan lapisan transparansi yang tidak dimiliki oleh sistem tradisional.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja - Penyegaran limu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan - Standorisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja - Meningkatkan kinerja
Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenal Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum: 01-00-00/635/XI/2018 Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan data 2025/2026
