Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan (SIMDA, SIPD, E-Planning) 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan (SIMDA, SIPD, dan E-Planning) merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pemerintahan daerah untuk pengelolaan berbagai aspek, termasuk perencanaan, keuangan, dan tata kelola pemerintahan. SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) berfokus pada pengelolaan keuangan daerah, sementara SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) mencakup perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan aspek pemerintahan lainnya. E-Planning adalah bagian dari SIPD yang menggunakan platform digital untuk proses perencanaan pembangunan daerah, dan juga merupakan komponen penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan. Melalui integrasi data dan proses yang terkomputerisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan. Implementasi sistem-sistem ini merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Sesuatu yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas para pegawai pemerintah daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara efektif, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan di daerah dilakukan secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel, dan juga proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara digital melalui platform Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dengan kata lain, ini adalah cara modern dalam merencanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja - Penyegaran limu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan - Standorisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja - Meningkatkan kinerja
Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenal Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum: 01-00-00/635/XI/2018 Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan (SIMDA, SIPD, E-Planning) 2025/2026