Bimtek Diklat Pilihan

Bimtek Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terbaru HPS No.47 Tahun 2026 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu dokumen yang memiliki peranan sangat strategis. HPS menjadi dasar dalam menentukan kewajaran harga, mengevaluasi penawaran penyedia, serta memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Seiring hadirnya ketentuan HPS No.47 Tahun 2026, berbagai penyempurnaan dilakukan agar penyusunan HPS semakin adaptif terhadap perubahan harga pasar, digitalisasi pengadaan, penggunaan E-Katalog, hingga perkembangan metode survei harga.

Melalui Bimtek Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terbaru HPS No.47 Tahun 2026 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai teknik penyusunan HPS yang sesuai regulasi terbaru.

Pelatihan ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga praktik penyusunan HPS berdasarkan studi kasus sehingga peserta mampu menyusun dokumen yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.


Apa Itu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)? 💼

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan estimasi harga yang disusun oleh PPK berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum proses pemilihan penyedia dilaksanakan.

BACA JUGA BIMTEK LAINNYA :  Bimtek Penyusunan Risk Register Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

Fungsi utama HPS meliputi:

  • 📌 Dasar evaluasi kewajaran harga.
  • 📌 Acuan negosiasi harga.
  • 📌 Dasar menetapkan nilai pengadaan.
  • 📌 Alat pengendalian penggunaan anggaran.
  • 📌 Mencegah praktik mark-up maupun underpricing.

Penyusunan HPS harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan data yang valid agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.


Tujuan Bimtek Penyusunan HPS Tahun 2026 🎯

Pelaksanaan bimtek bertujuan untuk:

  • meningkatkan kompetensi aparatur pengadaan;
  • memahami regulasi terbaru mengenai HPS;
  • menyusun HPS berdasarkan kondisi pasar terkini;
  • meminimalkan kesalahan administrasi;
  • meningkatkan kualitas dokumen pengadaan;
  • mendukung pengadaan yang efisien dan transparan.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek Ini? 👨‍💼👩‍💼

Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi:

  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • Pejabat Pengadaan
  • Pokja Pemilihan
  • Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
  • APIP
  • Bendahara Pengeluaran
  • Auditor Internal
  • Konsultan Pemerintah
  • BUMN/BUMD yang menerapkan prinsip pengadaan pemerintah

Materi Bimtek Penyusunan HPS Terbaru No.47 Tahun 2026 📚

Berikut materi utama yang dipelajari selama pelatihan.

1. Kebijakan Terbaru Penyusunan HPS Tahun 2026

Peserta memahami perubahan regulasi, ruang lingkup HPS, serta hubungan HPS dengan proses pemilihan penyedia.

2. Prinsip Dasar Penyusunan HPS

Pembahasan mengenai asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat.

3. Teknik Survei Harga Pasar

Materi mencakup:

  • survei langsung;
  • survei daring;
  • penggunaan katalog elektronik;
  • data historis kontrak;
  • referensi harga resmi.

4. Komponen Penyusun HPS

Peserta mempelajari komponen biaya seperti:

  • harga barang;
  • biaya distribusi;
  • pajak;
  • keuntungan wajar;
  • biaya pengiriman;
  • biaya instalasi;
  • biaya pelatihan apabila diperlukan.

5. Metode Perhitungan HPS

Materi meliputi:

  • analisis biaya;
  • pembandingan harga pasar;
  • pendekatan indeks harga;
  • analisis biaya satuan.

6. Penyusunan HPS untuk Berbagai Jenis Pengadaan

Pembahasan meliputi:

  • Barang
  • Jasa Konsultansi
  • Jasa Lainnya
  • Pekerjaan Konstruksi
BACA JUGA BIMTEK LAINNYA :  Bimtek Pedoman Penyusunan LPPD Dan Evaluasi LPPD Berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019

7. Dokumentasi dan Pertanggungjawaban HPS

Peserta mempelajari teknik dokumentasi seluruh data pendukung sehingga HPS dapat dipertanggungjawabkan saat audit.

8. Identifikasi Risiko Penyusunan HPS

Materi membahas risiko seperti:

  • mark-up harga;
  • data pasar tidak valid;
  • konflik kepentingan;
  • penggunaan referensi harga yang tidak relevan.

9. Simulasi Penyusunan HPS

Peserta langsung melakukan latihan penyusunan HPS menggunakan contoh dokumen pengadaan.

10. Studi Kasus dan Pembahasan Audit

Menganalisis berbagai temuan pemeriksaan serta solusi penyusunannya.


Tahapan Penyusunan HPS 📋

Tahapan Penjelasan
Identifikasi kebutuhan Menentukan spesifikasi barang/jasa
Survei pasar Mengumpulkan data harga
Analisis data Membandingkan beberapa sumber
Penyusunan komponen biaya Menghitung seluruh biaya pendukung
Penyusunan HPS Menyusun dokumen secara lengkap
Review Verifikasi oleh PPK
Dokumentasi Menyimpan seluruh bukti pendukung

Prinsip Penyusunan HPS yang Baik ✅

Penyusunan HPS harus memenuhi beberapa prinsip berikut:

  • berdasarkan data yang valid;
  • dapat dipertanggungjawabkan;
  • tidak disusun secara asal;
  • memperhatikan kondisi pasar;
  • memperhatikan kualitas barang/jasa;
  • mempertimbangkan risiko;
  • terdokumentasi dengan baik.

Kesalahan yang Sering Terjadi Dalam Penyusunan HPS ❌

Beberapa kesalahan yang masih sering ditemukan antara lain:

  • hanya menggunakan satu sumber harga;
  • tidak melakukan survei pasar;
  • memakai data harga yang sudah tidak berlaku;
  • spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan;
  • perhitungan pajak tidak tepat;
  • tidak menyimpan bukti survei;
  • tidak memperhitungkan biaya distribusi.

Kesalahan tersebut dapat menyebabkan proses tender gagal, temuan audit, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian negara.


Contoh Kasus Nyata 📖

Sebuah pemerintah daerah akan melakukan pengadaan 50 unit komputer untuk laboratorium sekolah.

PPK hanya menggunakan daftar harga lama yang berusia dua tahun sebagai dasar penyusunan HPS tanpa melakukan survei pasar terbaru. Saat proses tender berlangsung, seluruh penawaran penyedia berada di atas HPS sehingga proses pemilihan gagal.

Setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa harga komponen komputer mengalami kenaikan akibat perubahan nilai tukar dan biaya distribusi. PPK kemudian melakukan survei ke beberapa distributor resmi, membandingkan harga pada katalog elektronik, serta memperhitungkan pajak dan biaya pengiriman. HPS yang disusun ulang menjadi lebih realistis sehingga proses pengadaan berikutnya berhasil memperoleh penyedia dengan harga yang wajar.

BACA JUGA BIMTEK LAINNYA :  Bimtek Pemanfaatan E-Katalog sebagai Referensi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kasus ini menunjukkan pentingnya penyusunan HPS berdasarkan data terkini agar proses pengadaan berjalan efektif.


Manfaat Mengikuti Bimtek Penyusunan HPS 🌟

Peserta akan memperoleh berbagai manfaat, di antaranya:

  • memahami regulasi terbaru;
  • mampu menyusun HPS secara profesional;
  • meningkatkan kualitas dokumen pengadaan;
  • mengurangi risiko temuan audit;
  • meningkatkan akuntabilitas pengadaan;
  • mempercepat proses evaluasi tender;
  • meningkatkan kompetensi aparatur pengadaan.

Tips Menyusun HPS yang Akurat 💡

Beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan adalah:

  • lakukan survei minimal dari beberapa sumber yang kredibel;
  • gunakan data harga terbaru;
  • manfaatkan E-Katalog sebagai referensi;
  • dokumentasikan seluruh hasil survei;
  • sesuaikan spesifikasi dengan kebutuhan;
  • lakukan review internal sebelum HPS ditetapkan.

Kompetensi yang Diperoleh Peserta 🎓

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

  • memahami regulasi HPS Tahun 2026;
  • melakukan survei harga secara benar;
  • menyusun komponen biaya secara lengkap;
  • membuat HPS yang akurat;
  • mendokumentasikan seluruh proses penyusunan HPS;
  • mengidentifikasi potensi risiko;
  • menyusun HPS sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

FAQ ❓

1. Apa tujuan utama penyusunan HPS?

Sebagai dasar penilaian kewajaran harga dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Siapa yang bertanggung jawab menyusun HPS?

Pada umumnya HPS disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Apakah HPS boleh disusun tanpa survei pasar?

Tidak disarankan. Survei pasar merupakan salah satu sumber data penting agar HPS mencerminkan kondisi harga yang sebenarnya.

4. Mengapa dokumentasi penyusunan HPS penting?

Karena seluruh proses dapat menjadi objek pemeriksaan atau audit sehingga harus memiliki bukti pendukung yang lengkap.

5. Apa manfaat mengikuti bimtek ini?

Peserta memperoleh pemahaman regulasi terbaru, kemampuan teknis penyusunan HPS, serta keterampilan menghindari kesalahan yang sering terjadi.

6. Apakah HPS berlaku untuk semua jenis pengadaan?

Ya. HPS digunakan pada berbagai jenis pengadaan dengan metode penyusunan yang disesuaikan dengan karakteristik barang, jasa, konstruksi, maupun konsultansi.


Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan penting dalam siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. HPS yang disusun secara profesional akan menghasilkan proses pengadaan yang lebih transparan, efisien, kompetitif, dan akuntabel.

Melalui Bimtek Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terbaru HPS No.47 Tahun 2026 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peserta akan memperoleh pemahaman regulasi terbaru, teknik survei harga, metode penyusunan HPS, hingga praktik penyusunan melalui studi kasus. Dengan kompetensi tersebut, aparatur pemerintah mampu menghasilkan dokumen HPS yang berkualitas serta meminimalkan risiko hukum maupun temuan audit.


Tingkatkan kompetensi tim pengadaan Anda melalui Bimtek Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terbaru Tahun 2026. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan jadwal pelatihan, kurikulum lengkap, dan penawaran terbaik sesuai kebutuhan instansi Anda. 🚀