Bimtek Bidang Kepegawaian

Bimtek Pengelolaan Kinerja Guru dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 2025/2026

Bimtek Pengelolaan Kinerja Guru dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 2025/2026

Bimtek Pengelolaan Kinerja Guru dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 2025/2026

  • Kepada Yth
  • Pemerintah Se Indonesia

Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) memiliki empat tahapan. Kepala Sekolah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menyetujui Perencanaan Kinerja Guru, tetapi Kepala Sekolah juga dapat menyusun Perencanaan Kinerja sebagai seorang pegawai. Tahap Perencanaan Kinerja merupakan tahap ketiga dalam Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah (PKKS), pada tahap ini, Kepala Sekolah diminta untuk menyusun Perencanaan Kinerja dimulai dengan memilih Satu Sub Indikator D3 Kepemimpinan Pembelajaran pada Rapor Pendidikan yang menjadi Indikator utama di Praktik Kinerja, serta menentukan aspek Perilaku Kerja yang ingin diprioritaskan setiap periode.

Pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru adalah proses yang dirancang untuk menilai, mengukur, dan meningkatkan kinerja individu guru dan kepala sekolah. Proses ini melibatkan perencanaan kinerja, pelaksanaan, penilaian, dan pemberian umpan balik untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan utama pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Pengelolaan kinerja membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan guru, serta memberikan umpan balik dan penghargaan yang sesuai de kinerja mereka

Tujuan Bimtek

  • Meningkatkan Kompetensi
    Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja
  • Penyegaran limu
    Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan
  • Standorisasi prosedur
    Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja
  • Meningkatkan kinerja

Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum  : 01-00-00/635/XI/2018  Mengharapkan Keikutsertaan  Pemerintah Daerah  Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek Pengelolaan Kinerja Guru dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) 2025/2026




Posting Terkait