Bimtek Monitoring Center For Prevention (MCP) Area Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Monitoring Center for Prevention (MCP) berperan strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Melalui pembentukan Tim Asistensi dan Verifikasi Capaian Aksi, MCP proaktif dalam pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Temukan peran dan signifikansi tim
Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, Monitoring Center for Prevention (MCP) memiliki peran strategis. MCP tidak hanya berfungsi sebagai pemantau, tetapi juga sebagai inisiator tindakan pencegahan korupsi yang proaktif. Salah satu mekanisme efektif yang diterapkan adalah pembentukan Tim Asistensi dan Verifikasi Capaian Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Artikel ini akan membahas signifikansi dan peran tim asistensi serta verifikasi capaian aksi pencegahan korupsi melalui MCP di lingkungan pemerintahan daerah pada tahun 2023.
Penilaian MCP Area Manajemen ASN dilakukan dengan menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik pengelolaan ASN di pemerintah daerah tersebut. MCP Area Manajemen ASN telah berhasil mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ASN. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai MCP Area Manajemen ASN dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai rata-rata MCP Area Manajemen ASN untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia adalah 68,1. Namun, masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum memenuhi standar penilaian MCP Area Manajemen ASN. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan ASN.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja. - Penyegaran Ilmu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang, percepatan laman undang-undang, teknologi, atau kebijakan. - Standarisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP sama di banyak zona atau unit kerja. - Meningkatkan kinerja
Para pemerintah daerah dan swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai opsi di atas untuk itu kami dari mitra manajemen daerah skt kemendagri ditjen polpum : 01-00-00/635/XI/2018 mengharapkan keikutsertaan pemerintah daerah swasta terkait untuk mengikuti Bimtek Monitoring Center For Prevention (MCP) Area Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2025/2026
