Bimtek Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan/ Aset Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Bimtek Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Menuju Opini WTP (Wajib Tanpa Pengecualian) – merupakan tujuan akhir dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Opini ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pengakuan bahwa LKP telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas pemerintah.
Dalam rangka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian memerlukan komitmen dan motivasi yang selalu mengacu pada standar dan prosedur peraturan yang berlaku. Maka ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan: Penerapan sistem akuntansi sesuai SAP; efektifitas Sistem Pengendalian Intern, kepatuhan terhadap peraturan perundangan; dan kecukupan pengungkapan (Full disclosure), dalam rangka membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan terbaru.
Rangkaian upaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memerlukan komitmen dan motivasi yang selalu mengacu pada standar dan prosedur peraturan yang berlaku. Maka ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan: Penerapan sistem akuntansi sesuai SAP; efektifitas Sistem Pengendalian Intern, kepatuhan terhadap peraturan perundangan; dan kecukupan pengungkapan (Full disclosure).
Upaya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) haruslah dimasukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem informasi keuangan sehingga dapat digunakan untuk mencapai keputusan terbaik bagi daerah. Namun, Opini WTP tidak diperoleh secara instan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input, proses dan output yang baik, dan haruslah terpadu serta berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik, termasuk komitmen pimpinan daerah dan jajarannya. pondasi yang kuat ini ditanamkan dengan kokoh, apabila ada hubungan kerja yang harmonis dan profesional di antara pemerintah daerah, DPRD dan semua pihak termasuk komponen didalamnya, maka sistem informasi dapat terwujud dengan baik. Syarat utama tercapainya opini WTP adalah keterbukaan pemerintah daerah untuk menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pemerintah, dan didukung dengan bukti yang relevan serta valid, sehingga dapat diuji.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja. - Penyegaran Ilmu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang, percepatan laman undang-undang, teknologi, atau kebijakan. - Standarisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP sama di banyak zona atau unit kerja. - Meningkatkan kinerja
Para pemerintah daerah dan swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai opsi di atas untuk itu kami dari mitra manajemen daerah skt kemendagri ditjen polpum : 01-00-00/635/xi/2018 mengharapkan keikutsertaan pemerintah daerah swasta terkait untuk mengikuti Bimtek Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan/ Aset Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025/2026
