Bimtek Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Pusat dan Daerah Se Indonesia
Bimtek Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengelola keuangan sesuai regulasi terbaru. ini akan memperoleh pengetahuan praktis terkait prinsip, mekanisme, serta strategi pengelolaan keuangan BLU yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan penerapan PPK-BLU yang tepat, instansi dapat meningkatkan kinerja layanan, efisiensi anggaran, serta mendukung tata kelola keuangan modern. Bimtek ini menjadi solusi tepat bagi lembaga yang ingin mengoptimalkan pelayanan publik melalui sistem keuangan yang profesional dan berstandar nasional.
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah penerapan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan satuan kerja pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan prinsip ekonomi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat. Penerapan ini didasarkan pada tiga persyaratan utama: substantif (menyelenggarakan pelayanan publik quasi-publik), teknis (kesehatan dan kemampuan keuangan), dan administratif (kelengkapan dokumen seperti laporan keuangan dan rencana strategis bisnis). Dengan PPK-BLU, Satuan Kerja (Satker) BLU dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk meningkatkan layanan, namun tetap harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan yang dikonsolidasikan dengan instansi induknya.
🎯 Tujuan Bimtek Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) 2025/2026
- Meningkatkan pemahaman aparatur tentang konsep, prinsip, dan regulasi PPK-BLU.
- Memberikan keterampilan teknis dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan BLU.
- Mendorong penerapan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
- Membekali peserta dengan strategi optimalisasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
- Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi keuangan.
