Bimtek Penanganan Konflik Kewenangan Antar Daerah 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Penanganan Konflik Kewenangan Antar Daerah adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar daerah. Pelatihan ini fokus pada berbagai aspek, termasuk pemahaman tentang otonomi daerah, pembagian kewenangan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan upaya membangun sinergi antar pemerintahan daerah. Pemerintah pusat adalah tingkat pemerintahan tertinggi disuatu negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengendalikan negara kesatuan, membuat keputusan dan aturan untuk seluruh negara, serta menjalankan supremasi nasional atas pemerintahan lain. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah konsep dimana pemerintah pusat memberikan sejumlah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan. peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia,
Otonomi Daerah adalah perwujudan dari pemancaran kekuasaan oleh pusat kepada daerah. Dimana seringkali muncul persoalan-persoalan sosial di daerah tak terkecuali persoalan batas antar daerah, cara penentuan batas wilayah haruslah memenuhi aspek yuridis dan teknis di lapangan, ketika ini tidak dapat dipenuhi maka akan timbul sengketa. Penyelesaian berjenjang oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur adalah bentuk penyelesaian secara politik pemerintahan dan bersifat final. Penyelesaian berjenjang oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur adalah wujud perbuatan hukum publik atas nama negara. Peran Menteri Dalam Negeri dan Gubernur menunjukkan perilaku aktif negara sebagaimana ditegaskan dalam prinsip negara modern.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja - Penyegaran limu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan - Standorisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja - Meningkatkan kinerja
Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenal Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum: 01-00-00/635/XI/2018 Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek Penanganan Konflik Kewenangan Antar Daerah 2025/2026
