Bimtek Bidang Pemerintahan

Bimtek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat 2025/2026

Bimtek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat 2025/2026

Bimtek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat 2025/2026

  • Kepada Yth
  • Pemerintah Se Indonesia

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dibutuhkan proses perencanaan yang matang, pembinaan yang berkesinambungan, serta sistem pengawasan yang efektif terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah.

sebagai dasar hukum utama telah mengatur cukup komprehensif terkait pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang dimaksud, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Bimtek

  • Meningkatkan Kompetensi
    Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja
  • Penyegaran limu
    Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan
  • Standorisasi prosedur
    Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja
  • Meningkatkan kinerja

Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenal Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum: 01-00-00/635/XI/2018 Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat 2025/2026

BACA JUGA BIMTEK LAINNYA :  Bimtek Tata Kelola Kelembagaan Daerah Berbasis SPBE dan Digitalisasi 2025/2026




Posting Terkait