Bimtek Mekanisme dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2025/2026
- Kepada Yth
- Pemerintah Se Indonesia
Mekanisme dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Bimtek ini akan membahas mekanisme pengawasan, strategi yang efektif, serta peran APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan Inspektorat dalam pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu fungsi penting dalam kerangka otonomi daerah, guna memastikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan efektif.Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia merupakan perwujudan desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun, adanya kewenangan yang luas seringkali membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga agar penyelenggaraan otonomi daerah tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan prinsip good governance. diperlukan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan praktis kepada aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan pengawasan yang terukur, sistematis, dan tepat sasaran.
Bertujuan Untuk
- Meningkatkan pemahaman aparat pengawasan terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah.
- Menguatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyalahi aturan.
- Membekali peserta dengan strategi agar pengawasan dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
- Mengurangi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Tujuan Bimtek
- Meningkatkan Kompetensi
Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja - Penyegaran limu
Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan - Standorisasi prosedur
Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja - Meningkatkan kinerja
Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenal Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum: 01-00-00/635/XI/2018 Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek Mekanisme dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2025/2026
