Bimtek Desa/Lurah/Camat

Bimtek Manajemen Konflik dan Mediasi Sosial di Wilayah Kecamatan 2025/2026

Bimtek manajemen konflik dan mediasi sosial di wilayah kecamatan 2025/2026

Bimtek Manajemen Konflik dan Mediasi Sosial di Wilayah Kecamatan 2025/2026

  • Kepada Yth
  • Pemerintah Se Indonesia

Manajemen konflik dan mediasi sosial di wilayah kecamatan adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Bimtek ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan mengidentifikasi, menganalisis, dan memediasi konflik, serta membangun komunikasi yang efektif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Juga membekali ASN dengan keterampilan dan strategi untuk mengidentifikasi akar masalah konflik, berkomunikasi secara efektif, bernegosiasi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini bukan tentang menghindari konflik, melainkan tentang mengubah konflik dari potensi penghambat menjadi peluang untuk perbaikan dan inovasi.

Salah satu tantangan utama dalam peran masyarakat dalam manajemen konflik adalah kurangnya sumber daya yang didedikasikan untuk pencegahan dan penyelesaian konflik. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan untuk upaya manajemen konflik dan kurangnya akses ke layanan penyelesaian konflik, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan. Dengan menciptakan lingkungan yang toleran, mempromosikan keberagaman dan pengertian, serta mendorong komunikasi dan dialog, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencegah konflik. Selain itu, dengan memberikan dukungan bagi upaya penyelesaian konflik, memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, dan mendorong cara-cara penyelesaian konflik tanpa kekerasan, masyarakat dapat memainkan peran aktif dalam menyelesaikan konflik.

Tujuan Bimtek

  • Meningkatkan Kompetensi
    Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja
  • Penyegaran limu
    Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan
  • Standorisasi prosedur
    Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja
  • Meningkatkan kinerja

Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenal Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum: 01-00-00/635/XI/2018 Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek Manajemen Konflik dan Mediasi Sosial di Wilayah Kecamatan 2025/2026




Posting Terkait