Bimtek Bidang Pemerintahan

Bimtek Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada 2025/2026

Bimtek Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada 2025/2026

Bimtek Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada 2025/2026

  • Kepada Yth
  • Pemerintah Se Indonesia

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada adalah pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada aparatur daerah dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada). Bimtek ini penting untuk memastikan produk hukum daerah yang dihasilkan berkualitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diimplementasikan dengan efektif. ini sangat penting karena peraturan daerah dan peraturan kepala daerah merupakan dasar hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah. Kualitas produk hukum daerah yang baik akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. aparatur daerah dapat memastikan bahwa produk hukum daerah yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen hukum penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perda yang responsif dan tepat sasaran memastikan kebijakan daerah dapat menjawab kebutuhan riil warga, meminimalkan konflik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Peraturan Daerah (Perda) adalah undang‑undang di tingkat lokal yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah. Perda mengikat seluruh warga dan lembaga di daerah tersebut, mengatur berbagai urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah, seperti kesehatan, pendidikan, tata ruang, dan perekonomian lokal

Tujuan Bimtek

  • Meningkatkan Kompetensi
    Artinya, memberikan pengetahuan dan keterampilon praktis yang bermanfaat langsung di tempat kerja
  • Penyegaran limu
    Artinya, memberikan pembaruan informasi atau perkembangan terbaru bertentangan dalam suatu bidang percepatan laman undang-undang teknologi, atau kebijakan
  • Standorisasi prosedur
    Artinya, meyakinkan bahwa pemahaman dan aplikasi SOP soma di banyak zona atau unit kerja
  • Meningkatkan kinerja
BACA JUGA BIMTEK LAINNYA :  Bimtek Tata Cara Penatausahaan Keuangan Dan Prosedur Teknis Perbendaharaan Di Instansi Pemerintah Daerah 2025/2026

Para Pemerintah Daerah Dan Swasta Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenal Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari Mitra Manajemen Daerah SKT Kemendagri Ditjen Polpum: 01-00-00/635/XI/2018 Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Daerah Swasta Terkait Untuk Mengikuti Bimtek Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada 2025/2026

 




Posting Terkait